• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak KSO: Simak Dampaknya Bagi Pengusaha!

img

Wewara.web.id Mudah-mudahan selalu ada harapan di setiap hati. Detik Ini mari kita telaah berbagai sudut pandang tentang Ekonomi, Bisnis, Finance. Pandangan Seputar Ekonomi, Bisnis, Finance Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak KSO Simak Dampaknya Bagi Pengusaha Pastikan Anda menyimak hingga bagian penutup.

Peraturan Baru Perpajakan untuk Kerja Sama Operasi (KSO)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan ini berlaku efektif sejak 18 Oktober 2024.

Latar Belakang

Sebelumnya, aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai peraturan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan administrasi. PMK 79/2024 hadir untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan KSO.

Kewajiban Perpajakan KSO

PMK 79/2024 mengatur pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPh) terhadap KSO. KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Wajib Pajak Badan jika memenuhi kriteria berikut:

  • Perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya
  • KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain atas nama KSO
  • KSO telah melebihi batasan Pengusaha Kecil
  • Salah satu atau lebih anggota KSO telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, KSO tidak wajib mendaftarkan NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO dalam hal ini dilaksanakan oleh masing-masing anggota KSO.

Dukungan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024. Pengusaha yang termasuk anggota KSO diimbau untuk segera mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terima kasih telah mengikuti pembahasan sri mulyani terbitkan aturan pajak kso simak dampaknya bagi pengusaha dalam ekonomi, bisnis, finance ini Saya harap Anda mendapatkan pencerahan dari tulisan ini tetap konsisten dan utamakan kesehatan keluarga. Silakan share kepada rekan-rekanmu. lihat juga konten lainnya di bawah ini.

© Copyright 2024 - Wewara.web.id
Added Successfully

Type above and press Enter to search.